Tahun 2024 resmi menjadi tahun terpanas dalam sejarah pencatatan suhu global, dan dampaknya bukan sekadar angka di grafik.

Plt. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan dalam webinar di Universitas Lampung bahwa suhu rata-rata global telah melampaui ambang batas 1,5°C dibandingkan masa pra-industri (1850) — 100% melampaui batas kritis Perjanjian Paris yang sebelumnya ditargetkan baru akan tercapai pada tahun 2100.

Fakta Pemanasan Global

"Target pembatasan suhu global semestinya baru tercapai pada tahun 2100, namun kini sudah dilampaui jauh lebih awal," kata Dwikorita dalam acara 30 April 2025. Ia menegaskan bahwa perubahan yang dulunya memakan waktu jutaan tahun kini terjadi hanya dalam beberapa dekade akibat aktivitas manusia sejak Revolusi Industri.

Dampak Nyata di Indonesia

Anomali suhu rata-rata nasional mencapai +0,8°C terhadap periode normal 1991-2020. Ini bukan sekadar angka — dampaknya terlihat dari peningkatan intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologi: banjir bandang, kekeringan panjang, gelombang panas, dan kebakaran hutan.

Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah yang dipantau secara khusus. Tren peningkatan suhu rata-rata di sana mencapai 0,27°C per dekade, dengan wilayah terdampak tertinggi di Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, dan sebagian Way Kanan. Penyebabnya: perubahan tutupan lahan, alih fungsi kawasan hijau, dan efek urban heat island di perkotaan.

Proyeksi hingga 2050

Proyeksi BMKG menunjukkan dua skenario berbeda. Tanpa intervensi mitigasi (skenario SSP-370), suhu di Lampung bisa naik hingga 1,3°C pada 2050. Dengan pengendalian emisi maksimal, kenaikan bisa ditekan ke kisaran 0,6 hingga 0,9°C. Perbedaannya signifikan untuk kelangsungan sektor pertanian dan permukiman pesisir.

"Jika tidak ada intervensi, tren pemanasan ini akan terus berlanjut dan berkontribusi pada peningkatan risiko bencana di masa depan," tegas Dwikorita.

Langkah yang Harus Dilakukan

BMKG mendorong kolaborasi lintas sektor: pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Mitigasi dan adaptasi harus berjalan simultan. Langkah kunci meliputi pengendalian emisi karbon, reforestasi, pemanfaatan energi terbarukan, serta pembangunan berbasis tata ruang berkelanjutan.

Perguruan tinggi, seperti Universitas Lampung, juga memiliki peran strategis dalam inovasi dan membangun kesadaran publik. Data iklim BMKG harus menjadi dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan publik di tingkat global maupun lokal.